Dinilai Merugikan, Koperasi Gugat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/4), menggelar sidang perbaikan permohonan uji materi pasal 1, angka 4 UU No 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU PP) dan pasal 56 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Uniknya, uji perkara ini diajukan kelompok koperasi yang menolak pilkada karena dinilai merugikan.

Sidang yang diketuai oleh Maria Farida Indriati ini digelar di ruang sidang panel gedung MK. Perkara No 16/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh badan hukum publik, Primer Koperasi Praja Tulada, Surabaya, yang diwakilkan kepada ketua Trijono Hardjono, sekretaris Yason Demeterius Bani, dan anggota Andreas Felix Stefanus.

Pihak pemohon beranggapan pasal a quo memberlakukan ketentuan hukum yang tidak diatur dalam UUD 1945. Selain itu, pemohon merasa secara aktual dan potensial dirugikan oleh penyelenggara pilkada langsung.

Karena dari segi sosial ekonomi, pilkada menimbulkan makin tingginya tingkat kesulitan untuk mencapai hidup yang layak akibat menghasilkan pemerintahan yang korup sehingga sistem demokrasi kesejahteraan yang diamanatkan dalam UU 1945 tidak terwujud.

Pada perbaikan permohonannya, pemohon menjelaskan Koperasi Praja Tulada dibentuk sebagai bagian dari perjuangan politik pada pasar Surabaya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mereka menilai pilkada langsung justru menghasilkan pemilih yang tidak prorakyat karena telah melakukan privatisasi aset Barang Milik Daerah, salah satunya, Pasar Turi Surabaya.

Oleh karena itu, pemohon menolak pelaksanaan pilkada yang mereka nilai hanya menghasilkan pemimpin daerah yang tidak memperjuangkan hak konstitusional para pemohon. Sebelumnya, pada persidangan Senin (23/3), Majelis Panel mempertanyakan tentang kedudukan hukum pemohon terkait kerugian hak konstitusional yang dialami akibat diterapkannya UU a qou tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pencarian

Artikel Terbaru

Kategori